SIDOARJO – Dalam rangka mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024, Forkopimda Kabupaten Sidoarjo bersama peserta Election Visit Program (EVP) dari 10 negara melaksanakan peninjauan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo.
TPS yang dikunjungi meliputi TPS 902 di Lapas Kelas II A Sidoarjo dan TPS 01 Magersari. Rabu (27/11/2024).
Kehadiran Forkopimda dan peserta EVP ini bertujuan memperkenalkan sistem demokrasi dan tata kelola pemilu di Indonesia kepada komunitas internasional. Kegiatan ini juga menegaskan komitmen Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan pemilu yang transparan, jujur, dan demokratis.
Baca juga:
Bakamla RI Resmikan Maritime Training Center
|
Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Plt Bupati Sidoarjo yang diwakili oleh Ibu Fenny Apridawati (Sekda Kab. Sidoarjo), Kapolresta Sidoarjo, Christian Tobing, S.I.K., M.H., M.Si, Dandim 0816/Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos. Kajari Sidoarjo yang diwakili Bapak Hadi Sucipto (Kasi Intel Kejari Sidoarjo)., Wakapolresta Sidoarjo, AKBP I Made Bayu S., Kepala Bakesbangpol, Bapak Fredrik Suharto., Ketua KPU Sidoarjo, Bapak Fauzan Adim., Kasi Trantib Kecamatan Sidoarjo, Bapak Dadang., Kapolsek Kota Sidoarjo, AKP Ega Prayogi., Danramil 0816/Sidoarjo Kota, Kapten Cke Kamsuri. Kepala Kelurahan Magersari.
Para peserta EVP yang berasal dari berbagai negara tiba di TPS 902 Lapas Kelas II A Sidoarjo untuk mengamati langsung proses pemungutan suara di lokasi khusus tersebut. Setelah itu, rombongan melanjutkan peninjauan ke TPS 01 Magersari, di mana mereka mengamati pelaksanaan pemilu reguler.
Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo menyampaikan, “Kehadiran peserta EVP dalam Pilkada ini merupakan kesempatan emas untuk memperkenalkan sistem demokrasi Indonesia yang terbuka dan transparan. Kami berharap ini dapat menjadi inspirasi dan sarana pertukaran pengetahuan bagi para delegasi internasional.”
Peninjauan ini menegaskan komitmen Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan Pilkada yang damai, transparan, dan inklusif. Kehadiran Forkopimda bersama peserta EVP dari 10 negara menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin diakui di kancah internasional. (*)